Keuangan

Menjadi Pegawai Pajak di Lingkungan Ditjen Pajak

Saya yakin sebagian besar berminat (atau pernah berminat) untuk menjadi pegawai pajak. Sebab, disamping stabil dan pertumbuhan karir yang sudah sangat jelas, gajinya juga lumayan menggiurkan. Saya rasa tidak ada orang tua yang menolak calon mantu seorang pegawai pajak.

Berapa gaji pegawai di lingkungan DJP?

Yang pasti tergantung golongan (pendidikan dan pengalaman) DAN jabatan. Golongan IV A pastinya beda dengan Golongan II C. Mereka yang menjabat juga beda dengan pegawai biasa yang tidak menjabat. Apalagi yang sudah eselon, tergolong tinggi, terlebih pasca dikeluarkannya Perpres No 37 Tahun 2015.

Meskipun tahu, saya tidak mau menyebut angka di sini, rasanya kurang etis sebab, bagaimanapun juga, PNS adalah abdi Negara—nilai pengabdian mereka tidak bisa diukur dari uang semata. Dan jika anda ingin berkarir di lingkungan DJP, pengabdian dan loyalitas anda kepada Negara mestinya menjadi hal yang paling utama. Jika tidak, sebaiknya jangan.

Peluang Jadi Pegawai Pajak?

Bagi rekan lulusan Sekolah Tinggi Akuntan Negara (STAN), menjadi pagawai negeri sipil (PNS) dan berkarir di lingkungan Ditjen Pajak mungkin pilihan yang paling masuk akal. Sebab, memang paling berpeluang, mengingat keberadaan STAN sendiri tak bisa lepas dari lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Pajak.

Dengan kata lain, STAN ada memang dimaksudkan sebagai sekolah tinggi khusus yang diharapkan akan menjadi pemasok utama tenaga-tenaga handal di bidang administrasi Negara, termasuk perpajakan. Dan, saya yakin, mereka yang memilih masuk STAN sejak diawal sudah tahu persis mengenai peluang ini.

Bagaimana dengan anda yang bukan lulusan STAN?

Ada kesalahan persepsi yang lumrah berkembang di masyarakat, yakni anggapan bahwa hanya lulusan STAN saja lah yang berpeluang masuk lingkungan Ditjen Pajak.

Pajak
Pajak

Yang benar: siapa saja berpeluang untuk menjadi pegawai pajak di lingkungan DJP sepanjang memenuhi persayaratan yang diminta dan lolos seleksi.

Yang tak pernah anda duga, mungkin, banyak pegawai pajak (dan menduduki posisi lumayan strategis) justru lulusan dari Fakultas Hukum. Sebab, katanya, bagaiamanapun juga “Pajak” adalah “produk hukum”—thus dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kasus hukum.

Artinya apa? Persaingan untuk masuk sebagai pegawai pajak tergolong tinggi, sangat kompetitif—disamping harus bersaing dengan anak-anak STAN juga bersaing dengan anak akuntansi lainnya bahkan anak fakultas hukum.

Syaratnya?

Pendidikan minimal D3 atau S1, diutamakan jurusan Akuntansi dan Hukum. Syarat lainnya sama saja dengan PNS lainnya, termasuk ikut test seleksi.

Yang pasti, menjadi pegawai pajak dan berkarir di lingkungan DJP bukan satu-satunya pilihan. Masih ada setidaknya 6 pilihan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *